SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA
Perekonomian Indonesia di
Zaman Sebelum Kemerdekaan
Perekonomian Indonesia di
Zaman Raja-Raja
Ciri yang menunjukan kejayaan perekonomian
Indonesia adalah munculnya imperium kerajaan. Letak Indonesia yang strategis
juga menjadi faktor utama terlaksananya perekonomian Indonesia. Letak Indonesia
yang dihimpit oleh dua benua, Asia dan Eropa, dan dua samudra, Pasifik
dan Hindia menjadi keberuntungan karena posisi tersebut menjadi tempat
pelayaran niaga antarbenua. Perdagangan dari peradaban-peradaban besar seperti
Cina, Romawi, dan Mesir membangkitkan semangat para penduduk pribumi untuk
berdagang. Pada saat itu, mulai diperkenalkannya uang berupa koin dan
emas untuk menunjang perekonomian. Perekonomian Indonesia semakin melesat setelah
ditemukannya komoditi yang memiliki nilai besar seperti rempah-rempah.
Perekonomian
Indonesia di Zaman Kolonial
Sebelum Indonesia merdeka ada 4 negara yang
menjajah, diantaranya yaiutu Portugis, Inggris, Belanda dan Jepang. Dari
negara-negara yang pernah menjajah Indonesia, Belanda yang sangat banyak
menanamkan sistem perekonomian di Indonesia. Belanda yang saat itu menganut
paham Merkantilis. Belanda
melimpahkan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC. Untuk
mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi. Walaupun diberi
hak itu, bukan berarti VOC mempunyai hak seutuhnya terhadap perekonomian Hindia
Belanda. Untuk menjamin hak atas monopoli yang telah ditetapkan, VOC telah
menguasai kota dagang dan jalur pelayaran. VOC juga menetapkan
peraturan-peraturan seperti Verplichte leverentie (kewajiban menyerahkan hasil
bumi pada VOC) dan Contigenten (pajak hasil bumi) untuk mendukung monopoli
tersebut. Namun , pada tahun VOC bubar karena dianggap gagal dalam
mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu nampak pada definisit kas
VOC. Karena kegagalan tersebut VOC akhirnya diambil alih oleh Bataafsche
Republiek. Tetapi, Bataafsche tidak dapat bertahan lama karena dihadapkan oleh
kekaucaun dalam keuangannya. Pada akhirnya, Inggris mengambil alih pemerintahan
Hindia-Belanda.
Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi
yang telah 2babad diterapkan oleh Belanda, dengan menetapkan Landrent(pajak
tanah). Dengan sistem tersebut maka masyarakat pribumi akan memiliki uang untuk
membeli barang produk inggris atau yang diimpor dari India. Inilah imperialisme
modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan
alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah.
Pada tahu 1836 atas inisiatif Van Den Bosch
sistem tanam paksa diberlakukan. Tujuannya adalah untuk memproduksi berbagai
komoditi yang ada permintaannya di pasaran dunia. Padahal sistem tersebut
sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia karena sangat menguras tenaga dan
keringat mereka. Sistem ini diwajibkan bagi masyarakat menanam tanaman dan
menjual hasilnya ke pemerintah dan dibayar sesuai harga yang ditetapkan
pemerintah itu. Namun, dari sisi negatif tersebut terdapat pula sisi positifnya
yaitu masyarakat Indonesia bisa mengenal tata cara menanam tanaman.
Pada tahun 1942 sampai dengan 1945 Jepang yang
menduduki Indonesia. Terjadi perombakan secara besar-besaran dalam struktur
ekonomi pada masa pemerintahan Jepang. Pada masa kedudukan Jepang
terjadilah bencana kekurangan pangan dan merosot tajamnya kesejahteraan
masyarakat. Selain itu ekspor dan impor macet, sehingga selain kelangkaan
panjang juga terjadi kelangkaan tekstil. Karena tekstil yang didapat adalah
dari impor negara lain ke indonesia. Padahal awalnya Jepang merupakan harapan
baru buat perekonomian Indonesai, namun nyatanya kemiskinan dan kebodohan tetap
merajalela.
A. MASA
PASCA KEMERDEKAAN NDONESIA (1945-1950)
Kondisi perekonomian Indonesia pada masa ini sangatlah buruk,
hal itu disebabkan karena :
- Inflasi
Inflasi ini dikarenakan adanya mata uang lebih
dari satu yang beredar di masyarakat yang tidak terkendali. Pada saat itu,
pemerintah menyatakan bahwa di Indonesia berlaku 3 mata uang, yaitu mata uang
De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belada, dan mata uang pendudukan
Jepang. Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan yang kertas baru, yaitu
ORI ( Oeng Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. padahal
berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar dapat
mempengaruhi kenikan tingkat harga.
- Adanya blokade
ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu
perdagangan luar negeri RI.
- Kas Negara
kosong
- Eksploitasi
besar-besaran di masa penjajahan
B. MASA
DEMOKRASI LIBERAL (1950-1957)
Pada masa ini sistem ekonomi menggunakan
prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori
mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha
pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama
pengusaha Cina. hal itu mengakibatkan memburuknya sistem perekonomian Indonesia
karena pengusaha dari pribumi kalah saing dengan pengusaha dari nonpribumi.
Padahal pada saat itu Indonesia masih baru merdeka.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi.
Antara lain :
a)
Gunting Syariffudin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950.
b)
Program Benteng (kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswasrawan pribumi
dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan asing
c)
Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951
lewat UU no.24 tahun 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank
sirkulasi.
d)
Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yaitu penggalangan
kerjasama antara penusaha cina dan pengusaha pribumi.
e)
Pembatalan sepihak atas hasil-asil KMB, termasuk pembubaran Uni
Indonesia-Belanda.
C. MASA
DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1967)
Pada masa ini Indonesia menjalan sistem
demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem
etatisme dimana yang mengendalikan sistem ekonomi adalah peran pemerintah
sepenuhnya secara dominan. Pada sistem ekonomi tersebut pemerintah yang
bertanggung jawab sepenuhnya kepada keadaan ekonomi. Pemerintah juga mengambil
beberapa keputusan namun keputusan tersebut belum mampu memperbaiki keadaan
ekonomi Indonesia. Keputusan-keputusan yang diambil pemerintah, antara lain :
- Devaluasi yang
diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang
kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi
Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
- Pembentukan
Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia
dengan cara terpimpin.
- Devaluasi yang
dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp
1.
Keputusan-keputusan yang diambil pemerintah
juga belum dapat memperbaiki keadaan ekonomi di Indonesia. Seperti Devaluasi
yang dilakukan pada 13 Desember 1965, keputusan yang dilakukan pemerintah untuk
menekan angka inflasi malah berujung pada meningkatnya angka inflasi.
Kegagalan-kegagalan dalam tindakan moneter tersebut diperparah karena
pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pemilihan sistem
demokrasi terpimpin ini bisa diartikan bahwa Indonsia berkiblat ke Timur
(sosialis) baik dalam poltik, ekonomi, maupun bidang-bidang lainnya.
D. MASA
ORDE BARU
Masa orde baru
merupakan sebutan masa pemerintahan presidan Soeharto. Pada awal orde baru, stabilitsi ekonomi dan
stabilitasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi
pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dn pengamanan
kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada
tahun 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650% per tahun. Pemerintah pada masa
orde baru berusaha menurunkan inflasi dan menstabilkan harga.
Pada masa orde baru ini, pemerintah memilih sistem ekonomi
campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Sistem ekonomi
campuran merupakan paktek dari salah satu teori Keynes tentang campur
tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Sistem campuran ini
pemerintah dan swasta saling bekerja dan berinteraksi dalam menyelesaikan
masalah. Pemerintah turut serta dalam kegiatan transaksi ekonomi.
Kebijakan-kebijakan pemerintah mulai berkiblat pada teori-teori keynesian.
Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin
dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian
pendapatan. Kesempatan kerja, kesemptan berusaha, pertisipasi wanita dan
generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan.
Seiring dengan berkembangnya perekonomian
Indonesia terjadi juga praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu,
pembangunan di Indonesia hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi
kehidupan politik dan sosial yang adil. Selain itu, Indonesia juga mengalami
krisis yang merupakan akibat dari ekonomi global. Harga-harga naik, nilai
rupiah melemah sangat serta timbulnya kekacuan disegala bidang.
E. ORDE
REFORMASI
Pemerintahan presiden B.J. Habibie yang mengawali masa reformasi belum
memberikan perubahan yang cukup baik dalam bidang ekonomi.
Kebjakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada
masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid belum ada tindakan yang cukup berarti
untuk menyelamatkam negara dari keterpurukan sedangkan banyak persoalan yang
harus dihadapi dari masa orde baru yaitu masalah KKN, pemulihan ekonomi, kinerja
BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Dikarenakan
presiden terlibat skandal yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat
akhirnya kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.
Masa Kepemimpinan Megawati Soekarno Putri
Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecah adalah pemulihan
ekonomi dan penegakkan hokum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi
persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
- Meminta
penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemun Paris Club
ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3
triliun.
- Kebjakan
privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan Negara di dalam
periode krisis dengan tujuan melindungi perushaaan Negara dari intervensi
kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban Negara. Hasil penjualan itu
berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4.1%. Namun,
kenijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi
dijual ke perusahaan asing.
Pada masa ini juga didirikannya KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi). Dalam pelaksanaannya KPK belum dalam memberikan bukti
yang konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal korupsi sangat menganggu
jalannya pembangunan nasional dan banyak para investor yang ragu untuk berinvestasi
di Indonesia karena permasalahan ini.
Masa
Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono Hingga Saat Ini
Pada masa kepemimpinan SBY, beliau telah
membuat kebijakan yang kontroversi yaitu dengan naiknya harga BBM, hal ini
dikarenakan naiknya harga minyak dunia. Kenaikan BBM tersebut dilakukan untuk
meningkatkan pendapatan Negara. Kebiajakan untuk menaikan harga BBM dilakukan
untuk menyelamatkan pendapat nasional Indonesia. Kebijakan tersebut diikut
sertakan dengan keluarnya kebijakan pemerintah dengan memberikan BLT (Bantuan
Langsung Tunai) kepada masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Namun, BLT tersebut tidak berjalan dengan lancer karena tidak sampai ke tangan
yang berhak dan menimbulkan permasalahan social.
Dikit demi sedikit presiden juga mulai
memberantas korupsi, karena korupsi itu merugikan Negara dan juga mengambil hak
rakyat. Hal tersebut sangat mendapat respon positif dari masyarakat. Dalam
penanganan masalah korupsi ini presiden tidak memancang bulu siapa pun yang
berbuat korupsi dan apapun jabatannya yang melakukan tindak korupsi akan
diadili sesuai undang-undang yang berlaku.
Perekonomian Indonesia saat ini bisa dibilang
menganut sistem liberalis/kapitalis. Hal ini dapat dilihat karena pemerintah
membebaskan rakyatnya untuk beraktivitas, termasuk dalam kegiatan ekonomi.
Namun, pada akhirnya kaum pemodallah yang memegang kekuasaan penting dalam
kegiatan ekonomi ini, sehingga yang kaya semakin kaya sedangkan yang miskin
menjadi lebih miskin. Sistem perekonomian ini dirasakan belum mampu membuat
masyarakat sejahtera.
Dengan adanya masalah-masalah dalam
perekonomian Indonesia diharapkan pemerintah dapat lebih peka untuk mengatasi
masalah ini agar masyarakat semuany dapat hidup sejahtera. Selain itu, masalah
KKN yang semakin maraknya terjadi yang dapat menghancurkan negara ini bisa
dapat diatasi dengan baik. Seperti halnya mereka yang memakai uang negara,
seharusnya uang tersebut bisa saja digunakan untuk memberikan bantuan kepada
rakyat yang tidak mampu, karena dengan seperti itu pemerataan
kesejahteraan rakyat bisa saja terjadi.
Sumber :
- http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/03/sejarah-perekonomian-indonesia-8/
- http://www.anneahira.com/perekonomian-indonesia.htm